Aliansi Mahasiswa NTB Tuntut Kepala PN Dompu Mundur

Tiga tuntutan Aliansi Mahasiswa NTB. (FOTO: CowasJP)

COWASJP.COM – Untuk menjalankan pemerintahan yang baik perlu penerapan hukum sesuai dengan konstitusi negara. Yaitu undang-undang.

Dalam hal ini pihak-pihak yang terkait/aparatur penegak hukum harus benar-benar jeli dan netral dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kembali terjadi kasus sengketa tanah di Kabupaten Dompu NTB (Nusa Tenggara Barat) antara Masamah dan kawan-kawan melawan Ajis atau H. Abu bakar dan kawan-kawan. Dalam hal ini penggugat (Ajis atau Aziz H.abubakar) memenangkan sengketa tersebut. Menurut putusan Pengadilan Negeri Dompu: 29/PDT.G/2016/PN Dpu, tanggal 24 Mei 2017, Jo, putusan Pengadilan Tinggi Mataram no 112/PDT/2017/PT MTR, tanggal 7 September 2017, Jo, putusan Mahkamah Agung no, 1516 K/PDT/2018, tanggal 10 Agustus 2018.

Aliansi-Mahasiswa-NTB-2.jpg

Tetapi fakta yang mencengangkan terjadi, proses eksekusi tanah pun tidak dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Dompu, dikarenakan surat perintah eksekusi belum juga dikeluarkan oleh kepala Pengadilan Negeri Dompu.

 Kemudian muncul pertanyaan: 

1. Bahwa sungguh pun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, sudah berjalan 4 bulan, sudah lewat waktu 8 hari setelah anmaning dan semua persyaratan telah dipenuhi, tidak tampak adanya tanda-tanda dikeluarkannya surat penetapan eksekusi? Apakah demikian implementasi/penerapan hukum yang diamanatkan oleh konstitusi?         

2. Apakah tindakan menunda-nunda eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak/dikategorikan sebagai perbuatan yang menghalang-halangi penegak hukum?

 Melihat rentetan peristiwa yang terjadi, kami menduga ada permainan yang dilakukan oleh kepala Pengadilan Negeri Dompu, dalam hal ini tidak netral dalam menangani kasus tersebut.

Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, para mahasiswa yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa NTB Jakarta meminta kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial:     1. Mencopot Kepala Pengadilan Negeri Dompu NTB. Karena dianggap tidak netral dalam menjalankan tugasnya.     

2. Mengevaluasi seluruh hakim di Pengadilan Negeri Dompu NTB.     

3. Segera selesaikan sengketa tanah di Kabupaten Dompu NTB. (*)

Pewarta: Nanang Kushardianto.

Pewarta :
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda