Peringatan Mahasiswa untuk Pemerintah Jokowi-JK

Demo mahasiswa di depan Kampus UKI, Cawang, Jakarta. (FOTO: Nanang K)

COWASJP.COM – Presiden Jokowi (Joko Widodo) dan Wakil Presiden JK (Jusuf Kalla) sudah memimpin Republik Indonesia selama 4,5 tahun. Tentu sudah banyak kebijakan yang dilakukan, tapi apakah program prioritas mereka yang bertajuk Nawacita sudah tuntas?

Nawacita adalah Sembilan Program Prioritas Jokowi-JK, yang disampaikan pada saat mengikuti Pilpres 2014. Pada dokumen visi, misi, dan program kerja Jokowi-JK,  Nawacita dijabarkan panjang hingga 5,5 halaman. Setiap poin dari Nawacita, kalimat pertama ditulis dengan huruf tebal. Kesembilan program prioritas itu terdiri dari berbagai bidang. Selain pembangunan infrastruktur, ada pembangunan sumber daya manusia. Jokowi kembali menyinggung soal pembangunan infrastruktur besar-besaran yang telah dilakukan. Dia menyatakan setelah ini akan memprioritaskan program tentang pemberdayaan ekonomi.

universitas-kristen.jpg

Tetapi, di samping itu semua, masih banyak koreksi buat Pemerintah. Salah satu target normatif dari Nawacita Pemerintah adalah perlindungan terhadap buruh migran RI di luar negeri. Di tahun keempat Jokowi-JK, ada seorang WNI yang dieksekusi mati, di mana Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan gagal melakukan negosiasi perlindungan dengan Pemerintah Arab Saudi.

Kemudian Pemerintah Jokowi-JK juga menolak anggapan negara lemah melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Tetapi sederet kepala daerah ditangkap KPK terkait kasus korupsi. KPK tercatat melakukan OTT (operasi tangkap tangan) sebanyak 20 kali selama 2018 sampai Maret 2019 ini. Ada 15 kepala daerah yang terjerat. Selain itu ada 2 anggota DPR, 1 hakim dan 1 kepala Lapas. Eks Menteri Sosial Idrus Marham jadi menteri pertama di kabinet Jokowi yang jadi tersangka KPK.

Namun Idrus sudah lebih dahulu mundur dari kabinet saat statusnya masih saksi terkait suap PLTU Riau-1. Kemudian kasus OTT terbaru oleh Ketua Umum PPP yang melakukan jual beli Jabatan di Kementerian Agama yang juga turut serta menyeret nama Menteri Agama. Meski sederet kepala daerah seakan tanpa pandang bulu ditangkap KPK, ada isu lain yang kemudian menjadi sorotan, yakni soal lembaga pemasyarakatan. Hanya berselang beberapa bulan di tahun 2018, kondisi Lapas Sukamiskin yang dihuni para napi kasus korupsi bikin geleng-geleng kepala.

Kementerian Hukum dan HAM turut menjadi sorotan. Pada Juli 2018, napi korupsi Fahmi Darmawansyah memberikan suap kepada Kalapas Sukamiskin terdahulu, Wahid Husen. Suap tersebut diduga terkait permintaan penambahan fasilitas di sel. Setelah itu, presenter Najwa Shihab melakukan 'sidak' ke sejumlah sel di Sukamiskin. Salah satunya yang dihuni eks Ketua DPR Setya Novanto. Pada saat itu sel Novanto tampak sederhana. Namun pada September 2018 terungkap sel yang dihuni Novanto jauh lebih mewah.

Adapun isu tentang hak azasi manusia (HAM) baru saja disoroti oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) . Menurut Kontras, pemerintah Jokowi-JK mendapat rapot merah terkait penyelesaian kasus HAM.

Bersama ini kami Komisariat GMNI  UKI menuntut: 

1. Berikan perlindungan terhadap buruh migran RI di luar negeri.

2. Usut tuntas kasus korupsi dan lakukan gerakan bersih-bersih birokrasi.

3. Selesaikan segala kasus HAM masa lalu dengan jalur pengadilan.

 Hidup Mahasiswa Indonesia....Hidup Rakyat Indonesia...Jayalah Perjuangan Massa. (*)

Pewarta: Nanang Kushardianto.

Pewarta :
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda