BPJS Sesuai Syariah Islam, Akadnya Tolong Menolong

Ketua Umum ICMI Orwil DIY Herry Zudianto saat menyampaikan sambutannya pada Seminar Nasional JKN sebagai Khidmad Kesehatan Nasional.

COWASJP.COM – Ketua Umum ICMI Orwil DIY Herry Zudianto menegaskan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lewat program BPJS Kesehatan sesuai dengan syariat Islam karena sistemnya tolong-menolong. Herry kemudian menyebut ayat Alquran maupun hadits yang berisi perintah mengenai tolong-menolong. 

Mantan Walikota Yogya dua periode ini menyebut Surat Al Maidah ayat 2. Dalam ayat ini disebutkan “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Herry menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan pada Seminar Nasional “JKN sebagai Khidmat Kesehatan Masyarakat.” Seminar yang berlangsung di Auditorium Kahar Mudzakkir Universitas Islam Indonesia (UII), Kampus Terpadu, Jalan Kaliurang, Yogya, Rabu (13/3) ini diadakan oleh Fakultas Kedokteran UII dan ICMI Orwil DIY.

erwan.jpgDirut BPJS Fachmi Idris (kiri) dan ALi Ghufron Mukti.

Lebih lanjut, Herry menegaskan BPJS berbeda dengan asuransi pada umumnya yang masih ada unsur “perjudian”nya karena ada pihak yang diuntungkan. Yakni perusahaan penyelenggara asuransi. Sedangkan BPJS diselenggarakan oleh negara.

“BPJS ini sangat islami karena diselenggarakan oleh negara. Akadnya tolong menolong. Bahkan jika ada surplus dana disetorkan ke negara. Jika telat membayar iuran tidak didenda. Lalu, yang miskin tidak membayar. Ide dasarnya sangat baik,” tegas pria yang akrab disapa HZ ini.

Melihat hal-hal mendasar seperti itulah, HZ lantas mengajak semua pihak untuk bersemangat menyukseskan BPJS. Herry kemudian menambahkan bahwa memang masih banyak yang harus dibenahi dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan ini. Kendati begitu, semua harus membuat komitmen menyukseskannya. “Negara membuat komitmen menjaga kesehatan masyarakat, dan masyarakat membuat komitmen memenuhi kewajibannya,” tandas Herry.

erewan.jpgPara pembicara seminar nasional JKN sebagai Khidmat Kesehatan Nasional di UII, Rabu (13/3). (Foto-foto: Erwan W)

Seminar yang digelar dalam rangka Milad Ke-76 UII ini menghadirkan pembicara Prof. Dr. dr. Fachmi Idris (Direktur Utama BPJS Kesehatan), Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D (M.Kes, Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti), dr. Donald Pardede, MPPM (staf ahli Menteri Kesehatan), Dr. Zairin Harahap, SH, MSi (dosen FH UII) dan Dr Diah Ayu Puspandari Apt, MKes, MBA ( peneliti ekonomi kesehatan UGM).

Seminar diikuti oleh pelaku industri kesehatan. Mulai dari direktur rumah sakit, pengelola klinik kesehatan hingga para dokter. Terlihat pula para pengguna layanan BPJS Kesehatan dari Persatuan Warakawuri Republik Indonesia (PWRI) dan para mahasiswa.

Saat tanya jawab, seminar menjadi ajang curhat maupun laporan adanya berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Mulai dari layanan yang tidak sebaik saat era Askes hingga dokter gigi yang hanya dibayar Rp 2.000 untuk satu pasien. Muncul pula cerita soal menyiasati iuran BPJS oleh masyarakat. “Apakah sudah diantisipasi adanya pasien yang ikut BPJS hanya ketika akan operasi besar dan kemudian stop bayar iuran saat operasi dan pengobatan selesai,” tanya seorang peserta.

icmi1.jpg

Kemudian seorang dokter gigi yang membuka praktik di klinik menceritakan, rendahnya pembayaran dari BPJS untuk mereka, membuat 80% rekannya tidak mau bekerja sama dengan BPJS. 

Ia lantas bercerita. Dengan kapitasi 4 ribuan dan biaya Rp 2.000 maka sebulan ia mendapat Rp 8 juta. “Itu pun masih dipotong pajak penghasilan 13% oleh BPJS, diambil owner klinik 20%, diambil bahan habis pakai. Sehingga satu hari paling dapatnya dua ratus ribu rupiah. Bayangkan enam jam kerja, dengan pasien minimal 10 orang, seperti apa kerja seorang dokter gigi. Pegel semua,” tandasnya.

Dokter gigi itu pun menegaskan, jika tak ada semangat menolong, seorang dokter, termasuk dokter gigi, sepertinya sulit untuk mau bekerja sama dengan BPJS. Tapi, dengan misi benar-benar hanya untuk menolong orang lain, sebagaimana semangat gotong royong yang diusung BPJS, maka dokter akan menerima kerjasama dengan BPJS. 

Sedangkan Ali Ghufron Mukti yang sebelumnya memaparkan adanya defisit pembeayaan BPJS mengusulkan adanya crowd funding. Mobilisasi dana masyarakat tersebut dipakai untuk menutup defisit pembeayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

erwan1.jpgDirut RS UII Widodo Wirawan saat bertanya soal BPJS Kesehatan.

Kendati tidak secara khusus merinci bagaimana mekanisme atau bentuk crowd funding-nya, Ali Ghufron menyampaikan usulan itu beberapa kali. Setidaknya, saat paparan dan pada saat kesimpulan di akhir paparan. Ali Ghufron menyoroti perlunya peran semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan JKN ini.

“Konsepsi awal JKN ini adalah asuransi sosial melalui mekanisme redistribusi aset, yakni yang kaya menyumbang lebih banyak. Sayangnya hal ini belum berjalan. Maka crowd funding bisa dilakukan guna menutup defisit pembeayaan. Mungkin melalui pajak, zakat atau apa. Intinya mobilisasi dana masyarakat,” ujar Ali Ghufron.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris tampak serius menyimak paparan Ali Ghufron. Begitu juga pembicara lain. Ali Ghufron juga menyoroti adanya sikap kurang tepat di tengah masyarakat dengan adanya BPJS Kesehatan. Ia bercerita, saat ini berkembang di masyarakat pandangan keliru terhadap BPJS. 

icmi2.jpg

“Nggak papa Pak, sakit. Kan, sudah ada BPJS. Jawaban seperti ini sering kita temui. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Usaha preventif yang harus dilakukan,” tegas Ali Ghufron.

Sementara itu, Dirut BPJS Fachmi Idris menegaskan pihaknya memiliki prinsip jika ada satu keluhan terhadap layanan BPJS, maka harus diselesaikan secepatnya. “Setiap hari pemanfaatan BPJS diakses oleh 460 ribu orang. Kalau, sehari tidak ada yang mengeluh bukan berarti programnya bagus. Tapi, jika ada satu saja yang mengeluh, masuk media atau media sosial, itu harus kita tuntaskan secepatnya. Kalau terlalu lama, akan berkembang berita-berita yang tidak bagus,” kata Fachmi.

Fachmi memaparkan sampai Februari 2019, peserta BPJS Kesehatan sebanyak 218.131.552 jiwa. Atau sekitar 83% penduduk Indonesia. Fachmi mengakui, pertumbuhan peserta BPJS sangat cepat. Namun, pertumbuhan permasalahannya juga cepat. Itulah yang kini dihadapinya. (*)

Pewarta :
Editor : Erwan Widyarto
Sumber :

Komentar Anda