Jadi Profesor, Cornelis Lay Tawarkan Jalan Ketiga Intelektual

COWASJP.COM – Selama ini, kalangan intelektual terbelah menjadi dua sifat biner. Yang pertama mendekat dan menjadi bagian dari kekuasaan, dan kedua menjauhi bahkan memusuhi kekuasaan. Pembilahan yang bersifat dikotomis di atas membuat kemampuan berpikir bebas sebagai karakter pokok intelektual tidak mendapat ruang ekspresi memadai. Pembagian tersebut juga mengakibatkan mayoritas akademisi mengambil jarak dengan politik kekuasaan.

“Jalan pertama yang mendominasi wacana relasi antara intelektual dan kekuasaan dibangun di atas sikap pemujaan atas dan penaklukan diri pada kekuasaan yang menempatkan kekuasaan sebagai ruang yang nyaman bagi intelektual. Sementara jalan kedua berangkat dari sikap kepura-puraan, pengabaian atau ketidaktahuan atas kekuasaan yang mengandaikan kaum intelektual memiliki kedigdayaan untuk hidup di luar dan terbebas dari jangkauan kekuasaan,” ungkap Prof. Dr Cornelis Lay, MA.

Akademisi Fisipol UGM ini mengungkapkan hal tersebut saat membacakan pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Balai Senat UGM, Rabu (6/2). Pidato berjudul 'Jalan Ketiga Peran Intelektual: Konvergensi Kekuasaan dan Kemanusiaan’ ini disampaikan di depan Rapat Terbuka Dewan Guru Besar UGM. Hadir sejumlah menteri dan elite PDIP seperti Mensesneg Pratikno, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno, Menhub Budi Karya Sumadi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Djarot Saiful Hidayat. Juga tampak Gubernur Jateng Ganjar Pranowo serta sejumlah tokoh lain.

Cornelis Lay melanjutkan, kedua jalan intelektual di atas ibarat tiket satu arah, masuk atau keluar. Maka, pria yang dikenal dengan sebutan Cony ini menawarkan jalan ketiga. “Jalan ketiga yang saya tawarkan, sebaliknya, bersifat timbal balik. Kaum intelektual bisa masuk dan keluar dari kekuasaan berdasarkan penilaian yang matang dan menyeluruh, bukan didikte oleh motif kecintaan atau kebencian terhadap kekuasaan,’’ katanya.

Jalan ketiga ini, lanjut Cony, berbeda dengan logika ―berumah di angin ala Rendra si Burung Merak, yang menekankan fungsi resi, kaum intelektual yang hadir hanya dalam situasi darurat dalam kerangka memperbaiki. “Jalan ketiga yang saya tawarkan justru mengharuskan kehadiran intelektual dan ilmu pengetahuan dalam praksis rutin kekuasaan. Jalan ketiga ini menekankan sentralitas voluntarism dalam politik,” tandas pria kelahiran Kupang, 6 September 1959 ini.

Cony lantas merinci alasan kenapa ia menawarkan jalan ketiga ini. Ia menegaskan, jalan timbal balik ini diperlukan karena cukup banyak intelektual yang mengalami kesulitan menemukan jalan kembali begitu mereka berada di dalam lingkaran kekuasaan. Mereka seakan tersesat di rimba raya politik yang tak bertepian. Atau sebaliknya, banyak intelektual sedemikian traumatisnya pada politik sehingga membunuh semua alasan untuk kembali memasukinya.

ugm.jpg

Sebagian lainnya, bahkan sejak dini mengharamkan dunia politik yang digambarkan secara stereotyping sebagai dunia kotor; dunia para pendosa; yang tidak layak dimasuki kaum intelektual sebagai simbol kebersihan dan kesucian.

“Usaha menemukan jalan ketiga ini berangkat dari optimisme saya bahwa “all good things can go together”. Dalam hal ini, saya meyakini bahwa kekuasaan dan ilmu pengetahuan lahir dan bertumbuh di atas cita-cita pembebasan manusia dan pemuliaan kemanusiaan. Keduanya bisa menemukan alasan moral yang kuat dan masuk akal untuk jalan bersisian di tengah-tengah pesimisme yang berkembang,” tegasnya.

Cony sepenuhnya menyadari bahwa jalan ketiga ini bukan jalan yang gampang. Berlapis-lapis jebakan yang bersumber dari kombinasi antara daya merayu berkelanjutan dari kekuasaan yang sangat luar biasa dan sifat alamiah manusia, termasuk dan terutama kaum intelektual yang membutuhkan pengakuan dan penghargaan atas kontribusinya. Pengakuan dan penghargaan yang ekspresi riilnya dapat berupa jabatan, kekayaan atau sebatas penghormatan sosial. Lebih lagi, setiap lapis jebakan menyediakan alasan pembenar yang secara moral tampak meyakinkan.

Pidato Cony begitu menarik karena disertai dengan contoh dan ilustrasi dari pengalamannya selama ini. Di sepanjang pergaulan dan interaksi panjangnya dengan banyak pelaku di dunia politik, Cony mengaku telah cukup menyaksikan bagaimana sebagian mereka bahkan gagal pada jebakan yang paling sederhana ketika mendapatkan kekuasaan, yakni menempatkan kekuasaan sebagai sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal.

“Begitu banyak pelaku politik tergagap menerima kekuasaan dan berakhir dengan perilaku membelakangi akal sehat; menampakkan diri sebagai manusia kemaruk yang gila hormat. Ada yang begitu mudah tersinggung ketika diundang dan tidak menempati tempat duduk yang dianggap mewakili derajatnya, ada yang kebingungan mengatur penampilan, ada yang merasa perlu mendeklarasikan kehadirannya secara rutin di jalanan lewat suara ngiung-ngiung voorijder, ada yang membangun jarak sangat panjang, bahkan dengan sahabat masa lalu melalui penciptaan saluran protokoler yang rumit dan panjang, ada yang merasa perlu mendemonstrasikan kepemilikan kekuasaannya dengan kawin lagi atau memiliki ‘peliharaan’, dan masih sederetan perangai lainnya,” papar ayah dua anak ini.

ugm2.jpg

Ditambahkannya, sejumlah pelaku politik yang mampu melewati fase awal ini kadang gagal melewati jebakan fase berikutnya: penyalahgunaan kekuasaan yang membuat imparsialitas, sebagai properti khas dari institusi dan jabatan publik, kehilangan jejaknya; bertukar wajah menjadi institusi dan jabatan partisan. Bahkan tidak jarang merosot menjadi properti keluarga atau individual pemegang kekuasaan. Hal ini seakan membangkitkan kembali klaim yang begitu luas dikritik, L’Etat C’est Moi (Negara adalah Aku) ala Louis XIV.

Sialnya, bertumpuk alasan yang bisa membenarkan godaan ke arah penyalahgunaan kekuasaan, mulai dari yang bersifat askriptif (identitas dan kekerabatan) hingga alasan kemanusiaan seumpama membantu orang yang membutuhkan. “Saya menyaksikan, cukup banyak pelaku politik yang gugur di fase ini,” urainya.

Bagi yang mampu melewati, lanjut suami Jeanne Cynthia Lay Lokollo  ini, di hadapannya telah menghadang jebakan lain: menjadikan kekuasaan bermanfaat bagi banyak orang. Di fase ini sebagian pelaku politik gagal karena dua alasan yang berada pada aras yang berbeda: mentahnya penguasaan ideologi dan rendahnya penguasaan aspek teknokratik-manajerial yang menandai kebanyakan pelaku politik Indonesia.

Keasyikan intelektual Indonesia mengontrol, mengkritik, bahkan memaki dan menghina bekerjanya kekuasaan dan para pelakunya, membikin mayoritas mereka, terutama ilmuwan sosial, alpa dalam menjalankan fungsi empowering dan strengthening yang justru sangat diperlukan para pelaku politik guna menjadikan kekuasaan yang digenggam bermanfaat bagi publik, bangsa, negara, dan, di atas segalanya, bagi kemanusiaan.

Bagi pelaku politik yang melewati fase ini, tantangan berikutnya yang tidak mudah dilewati adalah menemukan alasan dan jalan turun dari kekuasaan secara elegan dan bermartabat. Secara subjektif banyak alasan untuk bertahan di kekuasaan, bahkan tidak jarang dengan cara-cara yang tidak masuk akal. “Secara objektif, saya menyaksikan terlampau banyak alasan di luar kontrol sang pelaku politik yang membikin penemuan alasan dan jalan mundur seakan menjadi pekerjaan yang mustahil,” tegasnya.

Karena alasan tersebut, penting digarisbawahi bahwa jalan ketiga ini, mengandaikan setiap intelektual, terlepas dari disiplin ilmu yang digeluti, adalah sekaligus zoon politicon dalam pengertian Aristotelian—makhluk politik yang bermasyarakat yang bukan saja mempersenjatai diri dengan pengetahuan dan kesadaran tentang politik, tapi sekaligus bersedia bertindak secara politik bagi kepentingan kolektivitas ketika diperlukan. (*)

Pewarta :
Editor : Erwan Widyarto
Sumber :

Komentar Anda