SOAL KEADILAN, SAATNYA MASYARAKAT SIPIL BICARA

COWASJP.COMRasulullah Muhammad Saw.bersabda: “………………….Demi Dzat yang Muhammad berada dalam genggaman-Nya. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya.” (HR. Bukhari Muslim)

***

 

Setelah dua tahun mendiami Lapas Sukamiskin, Bandung, mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman (IG) mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) atas vonis hukum yang dijatuhkan kepadanya. Hampir bersamaan dengan itu, sebuah buku berjudul “Menyibak Kebenaran, Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman” diterbitkan di Jakarta. Buku ini merupakan kumpulan pandangan 15 pakar hukum terkemuka di Tanah Air, yang mengupas secara tegas dan mendalam bahwa penegak hukum telah salah dalam menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara, plus pencabutan hak politik selama 3 tahun terhadap mantan Senator Sumatera Barat itu.

Dalam Diskusi Akademik dan Bedah Buku "Menyibak Kebenaran", Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman di Aula Kampus Pascasarjana FH Universitas Andalas, Padang,  Rabu (12/12/2018), sejumlah pakar hukum terkemuka yang dihadirkan dalam diskusi itu juga menegaskan bahwa vonis hakim terhadap IG itu salah. Prof. Dr. Eman Suparman, Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Padjadjaran (Unpad) yang menjadi salah satu narasumber dalam Diskusi Akademik itu, bahkan dengan tegas mengatakan, seharusnya IG dibebaskan, karena proses hukum yang cacat.

“Selain itu,” katanya, “untuk baiknya hukum di Indonesia, hakim pun perlu revolusi mental agar bisa menegakkan keadilan berdasarkan kebenaran.”

Tentu saja, tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menggugat putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Pitan Daslani, MA, editor buku tersebut, bahkan juga menjelaskan dalam prolog buku yang menarik perhatian banyak kalangan itu,bahwa anotasi dan pendapat hukum yang diberikan oleh para pakar hukum tersebut tidak dimaksudkan untuk “mengadili” Pengadilan Tipikor, yang telah memutus perkaran IG tersebut.

Lalu, what’s really urgent dalam membicarakan masalah ini sekarang? Yang pasti, tak bisa dipungkiri bahwa persoalan keadilan hukum merupakan salah satu masalah yang perlu segera mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait. Masalah ketidakadilan di depan hukum itu sekarang seperti penyakit kronis yang mewabah di negeri ini. Karena hukum cenderung jadi “permainan” orang-orang yang semestinya menjadi penegak hukum. Kewenangan yang dimiliki oleh orang-orang yang diberi amanah untuk menegakkan hukum seringkali digunakan untuk mencari keuntungan materiel bagi diri dan kelompoknya. Bukan untuk menerapkan hukum dengan seadil-adilnya. Istilah “tebang-pilih” dalam penerapan hukum kita sudah menjadi buah bibir banyak orang di seantero negeri.

Selain istilah “tebang pilih”, ada pula istilah-istilah lain yang memperlihatkan betapa centang-prenangnya penegakan hukum di negeri yang dikaruniai Tuhan sumber daya alam yang sangat melimpah ini. Sebut saja misalnya istilah “tumpul ke atas tajam ke bawah”, yang menggambarkan bahwa ibarat pedang, penerapan hukum itu cenderung tumpul terhadap orang-orang yang di atas, yang high class,  yang berduit dan berkuasa, tapi teramat tajam terhadap orang-orang miskin papa yang lemah. Hukum lebih tampak seperti hukum rimba. Yang kuat mengalahkan yang lemah. Yang kuasa dapat menindas mereka yang tak punya kuasa. Belum lagi dalam percaturan politik. Karena hukum bisa direkayasa sedemikian rupa. Bisa digunakan sebagai “gergaji” untuk memotong langkah lawan-lawan politik. Termasuk menjatuhkan martabat dan kewibawaan lawan-lawan politik.

EMAN-SUPARMAN.jpgProf Dr Eman Suparman, Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Padjadjaran (Unpad)​. Foto: Tribunnews.com

Sangat ironis, ketika penegakan hukum itu dinyatakan telah diberlakukan sedemikian rupa, kita mendapati kasus-kasus yang hanya berpedoman pada penegakan aturan yang terdapat dalam teks-teks undang-undang, tapi abai terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai contoh adalah kasus nenek Asyani dari kabupaten Situbondo yang harus menjalani proses persidangan yang berlarut-larut, lantaran diduga mencuri  tujuh batang kayu milik Perum Perhutani beberapa waktu yang lalu.

Menurut nenek Asyani, kayu jati yang dipermasalahkan tersebut ditebang oleh almarhum suaminya sekitar lima tahun sebelumnya dari lahan mereka sendiri. Di samping itu, kasus ini dianggap janggal, karena kayu jati yang diduga dicuri oleh nenek Asyani itu berukuran kecil. Hanya sekitar 10 sampai 15 sentimeter, sedangkan kayu jati milik Perhutani yang hilang berdiameter 100 sentimeter.  Selain itu, coba perhatikan pula proses penegakan hukum terhadap orang lemah seperti nenek Asyani ini. Sebagaimana berita yang kemudian viral di media sosial, kasus itu dilaporkan pada bulan Juli 2014 dan nenek Asyani ditahan mulai Desember 2014. Sementara persidangan baru dibuka 3 bulan kemudian. Seorang nenek yang tua renta dan tak berdaya harus berhadapan dengan Perum Perhutani yang melaporkannya, sementara para penegak hukum hanya melihat ketentuan dalam teks-teks undang-undang, tanpa peduli terhadap faktor kemanusiaan dari seorang nenek tua renta yang mestinya turut dilindungi.

Keadilan Tidak Boleh Memilih

Bila bicara keadilan, kita tak dapat menghindari kenyataan bahwa keadilan di negeri kita tercinta ini masih sulit digapai tangan. Hanya dapat dibayangkan, karena seolah tergantung di awang-awang dan  tak mudah untuk jadi kenyataan. Bayangkan saja, seorang IG yang Ketua DPD RI, pejabat di level RI-7, yang menurut undang-undang kedudukannya selevel dengan presiden dapat diperlakukan begitu semena-mena, apatah lagi nenek Asyani, perempuan tua renta dari sebuah dusun yang jauh di Situbondo yang tak punya kuasa apa-apa. Padahal, semestinya keadilan itu tidak boleh tebang pilih. Seorang penegak hukum itu tidak boleh memilih orang yang akan dijatuhi hukuman. Artinya, keadilan itu harus ditegakkan sesuai kebenaran. Yaitu kebenaran yang tidak hanya terkandung dalam teks-teks undang-undang, tapi juga menyangkut seluruh aspek kehidupan. Seorang hakim dalam memutuskan sebuah perkara mestinya tidak hanya berpijak pada ketentuan teks-teks undang-undang, tapi juga nuraninya yang paling dalam.

Sewaktu sempat berbincang dengan IG di Lapas Sukamiskin, Selasa (25/12) lalu, penulis terkesan melihat sikap IG yang tetap tabah, walaupun dalam hatinya dia berontak dan ingin bebas sekarang. Sebab dia dihukum atas sesuatu yang dia sendiri sama sekali tidak menduga akan tersangkut dalam satu perbuatan yang kemudian dinyatakan salah. Sebagaimana dugaan sejumlah orang, tentu dia merasa dijebak untuk dipersalahkan.

Dalam perbincangan, IG mengatakan sekarang dia memiliki waktu yang lebih banyak untuk merenung. Berusaha lebih mendekatkan diri pada Tuhan, dengan lebih banyak ibadah dan membaca serta menghayati kandungan Alquran. Soal ini, dia lebih banyak terobsesi untuk meningkatkan kemampuan diri dalam apa yang dia sebut “Spiritual Quotient” (kecerdasan spiritual). Berusaha untuk meningkatkan kemampuan diri untuk lebih baik dan lebih baik, sehingga mencapai apa yang disebut “Spiritual Quotient”.

IRMAN.jpgIrman Gusman (IG)Foto: seriau.com

Pada umumnya, orang sering terobsesi tentang Intelligence Quotient (IQ). Karena itu tak sedikit orang yang mengacungkan jempol terhadap Einstein yang memiliki Inteligence Quotient (IQ) 160. Tidak banyak orang di dunia yang memiliki kecerdasan (baca: IQ) seperti Einstein. Tapi dalam perkembangannya, untuk menjadi manusia yang lebih baik orang merasa harus juga memiliki Emotional Quotient (EQ). Peringkat kedua dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan diri. Tapi di atas semuanya adalah Spiritual Quotient (SQ), kecerdasan yang dapat menghantarkan seorang manusia pada posisi paling tinggi. Kalau IQ adalah kecerdasan untuk diri sendiri, EQ erat kaitannya dengan kecerdasan untuk berhubungan dengan pihak lain. Misalnya bagaimana reaksi anda bila tiba-tiba ada yang menggedor mobil anda dengan kasar.  Apakah anda akan turun, lalu berkelahi dengan orang itu? Di situlah perlunya anda memiliki EQ.

Tapi di atas segalanya, yang sangat dibutuhkan manusia adalah SQ. Yaitu kecerdasan yang tidak  hanya berbasis IQ dan EQ , tapi juga SQ yang dituntun oleh aturan-aturan Ilahiyah.  Seseorang dengan SQ yang tinggi tidak hanya mampu memperlihatkan kecerdasan diri secara pribadi dan  kecerdasan dalam bersosialisasi di tengah masyarakat, tapi juga kecerdasan untuk menjadi manusia jauh lebih baik dan lebih baik dari hari ke hari yang dilalui, sesuai tuntunan agama yang dianutnya. Begitulah, penulis pikir, Irman sekarang memposisikan dirinya. 

Kaitan dengan kasusnya, IG sejatinya sesuai kebenaran yang haqiqi dia tidak semestinya berada di Lapas Sukamiskin. Dan para sahabatnya di luar penjara tetap saja prihatin melihat dia dipenjara karena tidak tepatnya penerapan hukum terhadap dirinya. Bahkan para pakar hukum terkemuka di sejumlah perguruan tinggi di tanah air yang tidak mengenalnya pun geleng-geleng kepala. Karena dakwaan suap dengan nilai Rp. 100 juta yang dihadapkan kepadanya tidak tepat lantaran uang itu hanyalah gratifikasi. Sesuatu yang masih debatable, bahkan belum ada tuntunannya dalam undang-undang.

 Civil Society Jangan Diam

Melihat persoalan penegakan hukum yang berkeadilan di negeri kita belakangan ini, semua pihak semestinya memberikan perhatian lebih. Masyarakat sipil (civil society) harusnya jangan diam saja, ketika hukum menjadi bahan permainan atau bahkan menjadi alat untuk menjatuhkan lawan. Hukum seharusnya menjadi panglima untuk kebaikan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Hukum harus ditegakkan secara berkeadilan, dengan mempertimbangkan seluruh norma positif yang ada. Ia tidak boleh ditegakkan secara tebang pilih. Tidak boleh tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Ia harus tegas tidak hanya kepada lawan, tapi bahkan terhadap orang-orang terdekat kita sendiri.

Tentang hal ini, sangat menarik bila kita berpedoman pada sebuah kisah bagaimana Rasulullah Muhammad Saw. menegakkan hukuman secara tegas dan tanpa pandang bulu. Suatu ketika pada masa ‘Fathul Makah’ (pembebasan kota Mekah), ada seorang wanita dari kalangan bangsawan Quraisy, tepatnya dari Bani Makhzum yang mencuri. Masyarakat muslim kala itu kebingungan bagaimana memutuskan perkara itu. Karenanya mereka memutuskan untuk meminta Usamah, seorang sahabat yang sangat disayangi Rasulullah, untuk membicarakan masalah itu dengan Nabi akhir zaman tersebut. Mereka meminta agar Usama memintakan ampunan untuk wanita itu kepada Rasulullah.

Ketika Usamah menyampaikan hal itu,  Rasulullah menjawab, “Apakah engkau hendak membela seseorang agar terbebas dari hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah?”

Setelah itu Rasulullah berdiri dan berkhutbah di depan kaumnya, “Wahai manusia! Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu adalah, apabila seorang bangsawan mencuri, mereka biarkan. Akan tetapi apabila seorang yang lemah mencuri, mereka jalankan hukuman kepadanya. Demi Dzat yang Muhammad berada dalam genggaman-Nya. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri. Niscaya aku akan memotong tangannya.” (HR Bukhari Muslim)

Hadis di atas menggambarkan bagaimana Islam menerapkan hukum yang berkeadilan itu. Bahkan dalam kita suci Alquran Surat An Nisa:135 pun Allah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

Begitulah Allah Swt.menetapkan bahwa setiap orang harus menjalankan hukum dengan adil. Tidak boleh tebang pilih, tidak boleh tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, seperti yang sering terjadi di negeri kita belakangan ini. Dan ketentuan untuk menegakkan keadilan itu ternyata juga ada dalam ajaran agama lain. Dalam ajaran Kristiani, dalam Alkitab, Matius 7:2 Yesus berkata, “Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu.”

Dengan berpedoman kepada kitab suci, sudah saatnya semua pihak terkait dalam penegakan hukum belajar memperbaiki diri. Belajar memutuskan suatu perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan ukuran hati nurani yang dibimbing oleh Spiritual Quotient (SQ) yang terus meningkat. Sementara itu, civil society juga harus bicara. Jangan hanya diam seribu bahasa, sementara ketidakadilan itu terjadi di seantero jagad. (*)

Catatan: Nasmay L. Anas adalah wartawan senior, sekarang menetap di Bandung, Jabar.

Pewarta :
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda