Percepat Imigrasi, Perbanyak Informasi Berbahasa Indonesia

Konjen RI di Jeddah Muh Hery Saripudin (kanan) saat bertemu Kakanwil Imigrasi Madinah. (Foto2: KJRI Jeddah). (FOTO: Istimewa)

COWASJP.COM – MADINAH - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah menyampaikan sejumlah masukan penting kepada pemerintahan Arab Saudi. Masukan ini berkaitan dengan peningkatan pelayanan keimigrasian bagi  jemaah haji Indonesia.

Masukan penting tersebut di antaranya perlunya penggunaan atau penambahan informasi  atau petunjuk berbahasa Indonesia agar mudah dipahami oleh para jemaah yang berasal dari berbagai daerah  di Indonesia. Dan penerapan pola layanan fast track setibanya di bandara Arab Saudi layaknya penumpang domestik.

Hal penting tersebut disampaikan saat Tim KJRI Jeddah menemui Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi (Kakanwil) Madinah Dr. Khalid Muhammad Al Huwais guna membahas penguatan kerja sama pre-departure immigration clearance atau layanan jalur  cepat (fast track) bagi jemaah haji Indonesia setibanya di Bandara Madinah dan Jeddah.

KJRI-RI-bersama-Pemerintah-Arab-Saudi-2.jpg

Kehadiran tim KJRI di Kantor Imigrasi (jawazat) Madinah  Senin, (26/11) diterima oleh Kepala Kantor Imigrasi, didampingi sekretarisnya, Kolonel Hisyam Al Juhani, dan  Kepala Bidang Warga Negara Asing, Letkol Hatim Muhammad Al Tsaqil. Tim dari KJRI Jeddah dipimpin oleh Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah, Dr. Mohamad Hery Saripudin. Konjen didampingi oleh I. Ismoyo, (Konsul Imigrasi), Rahmat Aming Lasim (Pelaksana Fungsi Konsuler-2 yang merangkap Kepala Kanselerai KJRI Jeddah), dan Dr. Endang Jumali (Konsul Haji KJRI Jeddah.)

Pertemuan kali kedua ini membahas sekaligus mengevaluasi pelayanan keimigrasian bagi  jemaah haji Indonesia pada musim haji 2018. Dan membahas pula persiapan kerja sama bidang keimigrasian untuk musim haji tahun 2019 mendatang.

Pada kesempatan tersebut, Konjen menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas kelancaran pelayanan jemaah haji dan keberhasilan rintisan kerja sama  biometrik dan penyelesaian proses keimigrasian jemaah sebelum keberangkatan (pre-departure immigration clearance).

Seperti dimaklumi, Pemerintah RI dan Arab Saudi telah sepakat melakukan uji coba pola layanan pre-departure immigration clearance bagi sekitar 70 ribu jemaah haji tahun 2018. Uji coba ini dilakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menerapkan pola layanan fast track setibanya di bandara Arab Saudi layaknya penumpang domestik.

KJRI-RI-bersama-Pemerintah-Arab-Saudi-3.jpg

"Ini merupakan hasil terobosan kerja sama keimigrasian yang kami rintis sejak tahun lalu. Dengan melakukan serangkaian pertemuan dengan pejabat imigrasi setempat, Kemlu Arab Saudi, kementerian haji, otoritas bandara, dan pihak-pihak terkait lainnya," ujar Konjen Hery.

Lebih lanjut, Konjen Hery menjelaskan pihaknya kembali menemui pejabat berwenang di Madinah untuk memperkuat kerja sama dengan memperluas pola kebijakan pre-departure immigration clearance yang mencakup 13 titik embarkasi atau bandara keberangkatan jemaah haji di tanah air.

"Tentu saja kendala itu ada, mengingat luasnya wilayah negara kita. Namun, dengan komitmen yang tinggi, insya Allah, bisa kita atasi dengan memberikan pelayanan keimigrasian saat jamaah berada di embarkasi haji atau jelang keberangkatan," ujar Konjen.

Hal sebaliknya, demikian Konjen, Pemerintah Indonesia akan merintis kemungkinan menerapkan layanan keimigrasian dalam pesawat atau immigration on board saat kepulangan jamaah ke tanah air. Sehingga jamaah tidak perlu lagi antre di konter imigrasi setibanya di bandara tanah air.

KJRI-RI-bersama-Pemerintah-Arab-Saudi-4.jpg

Pertemuan tersebut juga mengkaji kemungkinan implementasi kerjasama IT to IT data biometrik dari jemaah haji Indonesia yang dibutuhkan untuk keperluan proses  visa (keimigrasian).

Kakanwil Imigrasi Provinsi  Madinah menyambut baik usulan dan gagasan dari tim KJRI Jeddah dan berjanji akan segera membahas dan mengkoordinasikannya dengan  para pihak terkait di Arab Saudi. (*)

Pewarta :
Editor : Erwan Widyarto
Sumber :

Komentar Anda