Kawin dengan Kekuasaan?

COWASJP.COM – Saat itu pukul 6.30 pagi 26 Februari 1990 di Nicaragua. Pagi itu rakyat negeri kecil di Amerika tengah itu banyak memutar radio transistornya. Saat itu belum era medsos seperti sekarang. Mereka ingin mendengar kabar sedini mungkin hasil pemilu paling bebas dalam sejarah negeri itu. 

‘’Kami, kaum Sandinista mengakui kekalahan dalam pemilu kali ini, tetapi tidak menangis dengan kekalahan ini,’’ kata Daniel Ortega, presiden Nicaragua yang nyentrik. Ortega tokoh yang bersahaja. Juga unik. Dia tidak pernah mau menggunakan jas dan dasi sepanjang karier politiknya sebagai pemimpin Sandisnista yang berhalauan kiri, termasuk selama 10 tahun memimpin negerinya yang miskin.  

’’Kami tak mau kawin dengan kekuasaan. Kami berasal dari gunung, akan kembali ke gunung. Akan mati di sana. Toh kami telah memberikan pelajaran politik paling berharga pada rakyat Nicaragua. Pemilu yang jujur dan bebas,’’ kata presiden yang akan segera menjadi mantan presiden itu.

Sebelum memimpin gerakan revolusi yang menumbangkan diktator Somoza, Ortega bergerilya dari gunung-gunung. Dari sana dengan kaum Sandinistanya yang Marxis Ortega merengkuh kekuasaan. Menjadi presiden Nicaragua.

*

Tahun 1990 adalah ujung akhir era perang dingin. Hanya setahun sebelum Uni Soviet runtuh yang kemudian dicatat sebagai kekalahan besar sosialisme dari kapitalisme. ‘’Setelah itu liberalisme dan kapitalisme meraih kemenangan yang jaya raya,’’ kata Francis Fukuyama dalam buku The End of History and the Last Man.

 Kekuatan moral terbesar liberalisme yang menjungkalkan sosialisme ialah penghormatan yang amat tinggi terhadap hak asasi manusia. ‘’Namun kunci kemenangan itu terletak pada perwujudan kebebasan yang tidak pernah diberikan dalam negara-negara yang memilih jalan sosialisme,’’ tulis Zbigniew Brzezinski dalam buku The Grand Filure: The Birth and Death of Communism in the Twentieth Century. ‘’Revolusi sosialisme ibarat drakula yang haus darah segar, ‘’ Peter L. Berger menyindir dalam buku Piramida Kurban Manusia.

Ortega mungkin perkecualian. Atau barangkali dengan Marxisme yang dianutnya sadar bahwa jalan revolusi tidak lagi cukup kuat untuk menandingi arus kuat tuntutan demokratisasi global yang turut merasuki pikiran dan kehendak politik domestik di Nicaragua. 

Karena itu, dia pun setuju untuk melanjutkan kekuasaan atau untuk mengakhiri kekuasaannya harus melalui jalan pemilu yang jujur dan bebas. Ortega tak bisa menolak kedatangan pemantau asing untuk mengawasi pemilu di negerinya. 

Hasilnya? Ternyata dia kalah. Rakyat Nicaragua melalui pemilu tak setuju Sandinista bersama Ortega meneruskan kekuasaannya. Ortega pun harus jujur mengakui kekalahannya.   

*

Tetapi apa sesungguhnya inti pemilu yang bebas dan jujur sebagai komitmen menegakkan peradaban demokrasi? Kompetisi politik dalam pemilu perlu disertai kesediaan untuk siap kalah. Lalu pada saatnya ketika kekalahan harus diterima sebagai kehendak para pemilih, maka pihak yang kalah harus fair dan sportif mau mengakui kekelahan itu. Sportivitas adalah kado atau hadiah paling bergengsi buat yang kalah dalam kontestasi politik. 

Mantan Presiden B.J. Habibie boleh disebut perpanjangan tangan Soeharto yang otoriter. Sebagai mantan Wapresnya Soeharto, Habibie sulit menolak image dan label umum politik ketika dia harus menggantikan Soeharto pada 21 Mei 1998. Pelanjut dan pewaris kekuasaan Orde Baru. 

Dia pun berada posisi sangat sulit. Sebaik dan sebagus apa pun program politiknya untuk mendorong perubahan politik yang demokratis disambut dengan apriori dan perlawanan luar biasa.

Karena itu, dengan pemilu yang bebas dan jujur pun pada 1999 –pemilu terbaik setelah Pemilu 1955—tak cukup menyelamatkan posisinya di kursi presiden. Sidang Umum MPR 1999 hasil Pemilu 1999 menolak pertanggung jawaban Habibie. 

Meskipun tidak ada aturan bahwa presiden yang pertanggungjawabannya ditolak parlemen dilarang untuk mencalonkan lagi, toh dia menarik diri. Habibie menganggap penolakan MPR terhadap pertanggungjawabannya merupakan kehendak rakyat Indonesia. Habibie kalah. Dia pun mengakui dan mau menerima kekalahan itu. 

Habibie bukan Daniel Ortega. Tetapi, ada yang perlu disamakan. Mereka tidak dapat meneruskan kekuasaannya lantaran kalah dalam pemilu. Keduanya pun jujur mengakui kekalahannya.

*

Tahun depan ada pilpres. Beberapa saat setelah itu, kehendak rakyat Indonesia akan diketahui. Mereka akan tetap memberikan mandatnya pada penguasa saat ini, Pak Joko Widodo, ataukah akan mencabutnya?

Semua kemungkinan bisa terjadi. Mungkin saja rakyat Indonesia tetap percaya pada  Pak Jokowi dan partainya, PDIP. Namun, bisa pula sebaliknya. Rakyat Indonesia menarik kembali mandatnya untuk dialihkan ke partai lain dan calon presiden lain: Gerindra dan Prabowo Subianto atau capres lain.

Hanya saja yang menggoda untuk ditunggu ialah apakah para kandidat calon presiden itu semua siap kalah? Tidak hanya siap menang. Siap, meminjam pidato kekalahan Ortega, untuk tidak ngotot kawin dengan kekuasaan. (*)

Pewarta :
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda