Pesan Pilkada dari KPK

Foto: Istimewa, Grafis: CoWasJP

COWASJP.COM – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap kepala daerah mendapat tentangan dari kalangan DPR, terutama para pemimpinnya. Bahkan secara khusus KPK diminta untuk tidak melakukan OTT saat Pilkada serentak seperti saat ini. OTT terhadap kepala daerah yang menjadi peserta Pilkada, oleh wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dicurigai sebagai pesanan calon lawannya. KPK bergeming, OTT tetap dilaksanakan karena itu merupakan salah satu cara efektif untuk menangkap para koruptor.

Penangkapan terhadap para peserta Pilkada justru harus disikapi secara positif sebagai tindakan prefentif. Pertama, agara menjadi pelajaran bagi pejabat yang lain untuk menghentikan aksi korupnya. Kedua, mengandung pesan penting bagi masyarakat agar lebih teliti dalam memilih calon kepala daerah yang terindikasi korupsi. Beberapa incumbent yang sedang berkampanye Pilkada terkena OTT. 

Kasus terbaru menimpa mantan wali kota Kendari Asrun yang terkenal OTT bersama anaknya, Adriatma Dwi Putra. Ini kasus yang luar biasa, korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh anak dan bapak. Sebelumnya sang bapak menjadi wali kota Kendari dua periode, kemudian digantikan oleh anaknya. Belum lama sang anak menggantikan bapaknya, dia diciduk oleh KPK. Penangkapan ini menambah daftar panjang peserta Pilkada dari incumbent yang tertangkap karena korupsi.

Diantaranya, bupati Lampung Tengah yang tengah ikut Pilgub Lampung, bupati Jombang yang akan mengikuti Pilkada periode kedua dan beberapa pejabat yang lain. Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, mereka masih boleh mengikuti proses Pilkada sampai memiliki keputusan hukum tetap.

Saat ini OTT menjadi cara yang ampuh bagi KPK untuk menghentikan aksi korupsi secara langsung. Ini menjadi keunggulan sekaligus kelemahan bagi KPK. Penanganan korupsi melalui OTT lebih efektif dibanding proses yang lain, karena bisa diselesaikan dalam waktu lebih cepat. Penanganan kasus korupsi melalui OTT lebih banyak dibanding melalui proses yang dimulai dari penelitian, penyidikan dan seterusnya. Ini menunjukkan kelemahan KPK dalam pencegahan korupsi.

Sudah banyak yang terkena OTT tapi korupsi masih terus berlangsung. Ini menjadi tugas berat bagi KPK menghadapi perilaku koruptor yang tidak kehilangan rasa jera. Koruptor yang sudah ditangkap dan dihukum sudah banyak, tapi ternyata yang korupsi dan belum tertangkap jauh lebih banyak. Belum lagi pihak yang bernafsu untuk korupsi tapi belum mendapat kesempatan jumlahnya sangat banyak. Langkah pencegahan harus dilakukan agar jumlah dari semua katagori tersebut tidak semakin besar.

Pilkada merupakan salah satu cara untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap korupsi. OTT terhadap para peserta Pilkada adalah pesan KPK kepada masyarakat agar tidak memilih calon kepala daerah yang korup. Masyarakat harus mempelajari rekam jejak para calon yang akan menjadi kepala daerahnya. Memang ini bukan pekerjaan mudah, terutama bagi masyarakat awam. Bisa saja saat kampanye begitu baik dan terkesan bersih, tapi saat menjabat justru sangat korup menggarong uang rakyat. Setidaknya para pemilih punya niat baik untuk mencari pemimpin yang baik.

ott.jpgFoto: istimewa, Grafis: CoWasJP

Mata rantai korupsi sangat panjang, termasuk melibatkan masyarakat pemilih. Untuk bisa dipilih masyarakat, sebagian besar calon menggunakan politik uang, menyogok pemilih dengan jumlah tertentu. Banyak yang tidak sadar, justru itulah cikal bakal terjadinya korupsi. Masyarakat pemilih yang menerima suap, sadar atau tidak, sudah melakukan tindakan korupsi, disuap agar suaranya diberikan kepada calon yang memberinya uang. Seorang calon harus mengalokasi biaya yang besar untuk ‘’membeli’’ suara masyarakat, bahkan menjadi biaya terbesar dibanding biaya yang lain. 

Pilkada adalah ajang perjudian bagi banyak pihak, terutama peserta. Kalau menang, ada kemungkinan uangnya kembali, tapi kalau kalah, hangsulah uang miliaran rupiah itu. Bagi pemenang, perjudian belum habis. Dia harus mencari siasat agar uang dalam jumlah besar yang sudah dibenamkan dalam proses Pilkada bisa kembali. Ambisi agar bisa ‘’balik modal’’ itulah yang menyebabkan banyak kepala daerah melakukan tindakan korupsi. Kebetulan ada kesempatan dan uangnya juga tersedia. Korupsi APBD, jual beli jabatan adalah beberapa modus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Dalam persidangan beberapa kasus terungkap, sebagian uang hasil korupsi itu digunakan untuk membiaya Pilkada.

Korupsi melibatkan banyak pihak dalam lingkaran setan. Harus ada salah satu dari mata rantai itu yang diputus agar tidak semakin kusut. Salah satunya bisa dimulai dari masyarakat pemilih sebagai pelaku yang paling kecil dengan cara tidak memilih calon yang berusaha untuk menyuap. Tindakan menyuap untuk mendapat suara adalah indikasi awal akan adanya korupsi di masa yang akan datang dalam jumlah yang lebih besar. Ini bukan pekerjaan mudah, karena akan mendapat tentangan dari masyarakat yang sudah terjangkit pragmatisme yang mengukur semuanya dengan uang. 

Bagi peserta Pilkada, kemenangan melalui cara culas justru akan menjadi masalah di masa yang akan datang. Pilkada jujur dan bersih jangan hanya sebatas slogan, tapi harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar mampu melahirkan pemimpin yang tidak korup. Buat apa mengejar jabatan dengan cara menyogok yang akan menyebabkan kesengsaraan bagi diri sendiri dan orang banyak. Pikatlah pemilih dengan cara yang elegan, menawarkan program yang kongkret. Dan yang paling penting, kalau sudah terpilih bisa menyelesaikan tugasnya sampai tuntas, tanpa harus menjadi pesakitan KPK. Sudah banyak kasusnya, cukuplah menjadi pelajaran yang tidak boleh diulang lagi. (*)

Pewarta :
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda