Warga Bantaeng Gugat Proyek-Proyek Mangkrak

COWASJP.COMBUPATI Bantaeng yang juga Calon Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah (NA), didemo di Gedung DPRD Sulsel, Makassar, kemarin. Para pendemo merupakan warga gabungan di wilayah kepemimpinan NA, serta Aliansi Masyarakat Bantaeng.

Kasus yang diangkat terkait Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) seluas 3.000 hektar = 30 kilometer persegi di Desa Borong Loe Kecamatan Pa’jukukang, Bantaeng. Kawasan itu sering dipromosikan sebagai salah satu keberhasilan program bupati berlabel “Prof Andalan” dalam Pilkada Sulsel itu.

“Salah satunya, PLTU. Bapak Bupati melakukan peletakan batu pertama, tapi bagi kami sekaligus terakhir. Proyek itu mangkrak. Di smelter pabrik nikel, sama saja. Gaji saya sebagai satpam Rp 1,8 juta, tidak dibayar selama 16 bulan,” papar salah satu korban, Hamran, kepada     wartawan di lokasi smelter yang mangkrak 7 Februari lalu.

Di proyek tersebut, pembebasan lahan juga hanya dibayar sebagian kecil. Ratusan KK yang lahannya terkena proyek, belum dilunasi padahal sudah sekitar 7 tahun. Mau digarap, dilarang oleh petugas. Alhasil, sebagian melakukan aksi di gerbang smelter pabrik nikel puluhan warga membeber spanduk mempertanyakan janji janji bupati NA.

“Warga bingung, mau kerja apa? Lahan tak punya, dana tak ada. Memang Pak Bupati menjanjikan lapangan kerja. Betul, tapi kerja di luar Bantaeng. Ada yang merantau ke Kalimantan, Papua, Jawa, sampai Malaysia. Ada yang pulang tinggal nama,” imbuh H. Hengky Ahmad Sila, yang dirugikan lebih dari Rp 1 miliar

Kerugian total warga desanya mencapai Rp. 4,86 miliar yang sampai kini belum dibayar. Ada mediasi melibatkan Polres Bantaeng dan sang Bupati. Hasilnya nihil. Investor Cina yang dihadirkan Nurdin Abdullah dengan PT Titan Mineral Utama dan PT Pusaka Jaya Luhur Abadi, tak juga membayar kewajibannya, namun tetap menguasai lahan. 

“Saya pernah tanam pohon pisang agar lahan itu tak bisa dilewati. Tapi Pak Bupati bilang, bukalah. Insya Allah akan dibayar tanggal 23. Nyatanya, mereka ingkar janji. Tiap kali kami demo, Pak Bupati selalu menghalangi. Ada apa ini?” Tanya Haji Taba, salah satu tokoh masyarakat.

Para pendemo ditemui dua anggota DPRD yang kebetulan ada di temapt. Yakni Marzuki Wani dan Kadir Halid. Keduanya berjanji mempertemukan para pendemo dengan pihak terkait.

Mereka melanjutkan aksi ke kantor KPU Sulsel, dengan harapan agar memanggil Nurdin Abdullah sebelum ia menanggalkan jabatan Bupati Bantaeng untuk maju di Pilkada. Namun pihak KPU mengaku tak tahu menahu kasusnya, dan itu di luar tugas mereka.

Hingga naskah ini diturunkan, redaksi sedang menanti konfirmasi dari Nurdin Abdullah, terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya serta penyelesaian kasus lahan yang menyengsarakan warganya.’’Kami berharap masalah ini sapat terselesaikan sebelum Pak Bupati turun dari jabatannya,’’ ujar warga lainnya.(*)

Pewarta : Bambang Indra Kusumawanto
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :

Komentar Anda